Efisiensi BPJS Kesehatan Diduga Merugikan Peserta JKN-KIS

Desas-Desus BPJS Kesehatan di masyarakat

Siapa yang saat ini menggunakan BPJS Kesehatan?

Saya yakin sekali hampir semua masyarakat di Indonesia menggunakan BPJS Kesehatan. Entah secara pribadi yang dibayar sendiri, dari kantor, ataupun yang gratis ditanggung pemerintah. Dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan, BPJS Kesehatan sudah seperti kewajiban untuk dimiliki masyarakat Indonesia.

Diakui atau tidak diakui banyak sekali masyarakat di Indonesia  terbantu dengan adanya BPJS kesehatan. Sebagai contoh kecil adalah adik ipar saya yang melahirkan sectio, pengobatan jantung pasca melahirkan, juga beberapa tetangga sekitar rumah yang melakukan operasi kencing batu, operasi tumor jinak, operasi sectio. Cukup membayar biaya BPJS Keshatan perbulan yang sangat terjangkau, mereka bisa berobat gratis yang jika ditotal nilainya jutaan.

BPJS Kesehatan ini memang menjamin tindakan medis atau pengobatan yang nilainya cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia, sampai kemudian masyarakat digoncang pemberitaan bahwa BPJS Kesehatan tidak mengganti biaya untuk penanganan Katarak, Fisioterapi (rehabilitas Medik), dan Persalinan Bayi Sehat. Hal ini membuat peserya JKN-KIS ramai menuding BPJS Kesehatan dari sisi negatif.

Bahkan berita yang tersebar di beberapa media, termasuk media online yang sering saya stalking, BPJS Kesehatan menuju bangkrut sehingga mengurangi pelayanan terhadap tindakan medis tersebut. Sebagai peserta JKN-KIS dan juga seorang blogger yang senang menulis di blog saya, tentu pemberitaan ini mengusik saya: Benarkah berita tersebut?

Mengapa sampai BPJS Kesehatan tidak mengganti biaya untuk penanganan Katarak, Fisioterapi, dan Persalinan Bayi Sehat? Setelah kemarin digoncang berita, BPJS Kesehataan tidak lagi menjamin obat Trastuzumab, yang merupakan salah satu obat kemoterapi kanker payudara dan disinyalir merupakan obat yang paling bagus.

Pihak BPJS Kesehatan pun menjelaskan mengapa diambil keputusan seperti itu, diantaranya karena dikeluarkannya obat Trastuzumab dari manfaat Program JKN-KIS tidak akan menghambat pengobatan kanker payudara. Masih banyak pilihan obat lain dan dokter akan memberikan obat terapi kanker payudara pasiennya sesuai dengan kondisi klinis pasien tersebut.

Nah, kan setelah dicari berita sebenarnya tidak seseram berita di sosial media maupun di masyarakat. Sebagai masyarakat memang sebaiknya kita mencari berita yang sesungguhnya, sebelum membaca aneka berita yang banyak menggunakan bumbu negatif. Maka saya senang sekali mendapat undangan acara Ngopi Bareng BPJS Kesehatan bersama awak media dan teman-teman blogger, 2 Agustus 2018 kemarin.

Hadir narasumber :

1. Nopi Hidayat - Kepala Humas BPJS Kesehatan

2. Budi Mohammad Arief - Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan

3. Chazali Situmorang - Pengamat Asuransi Kesehatan

4. Agus Pambagio - Pengamat Asuransi Publik

Masyarakat masih tidak disiplin membayaran iuran JKN-KIS

Dalam acara ini Budi Mohammad Arief angkat bicara dengan menggambarkan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Di Indonesia BPJS Kesehatan sudah berjalan selama 4.5 tahun dan per Agustus 2018 ini pesertanya sudah mencapai 200 jutaan. Peningkatan yang sangat signifikan sekali, terutama jika dibandingkan dengan negara lain. Korea misalnya, membutuhkan puluhan tahun hanya untuk mendapat peserta 40 jutaan.

Kenapa Indonesia begitu signifikan peningkatan peserta JKN-KIS?

Tentu saja ini karena masyarakat Indonesia merasakan manfaatnya BPJS Kesehatan. Dulu sebelum BPJS Kesehatan ada, para ibu hamil yang didiagnosa harus sectio akan mengalami kecemasan utama adalah dalam hal biaya, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Bayangan biaya jutaan hingga puluhan juta terpampang nyata.

Masih terbayang dalam ingatan saya, saat awal melahirkan anak pertama di sebuah Puskesmas. Ada seorang calon bapak menangis tersedu saat istrinya harus dirujuk ke rumah sakit besar karena persalinannya hanya bisa ditangani secara sectio, calon bapak tersebut menangis karena tidak memiliki biaya yang cukup besar secara mendadak.

Namun yang menjadi masalah adalah banyak sekali perserta JKN-KIS yang tidak disiplin membayar iuran atau bahkan tidak aktif lagi, sementara sudah pernah mendapatkan manfaat atau jaminan. Ada sekitar 13 jutaan peserta yang berhenti membayar iuran JKN-KIS setelah merasakan manfaat atau jaminannya, hal ini yang bisa membuat BPJS mengalami defisit. Padahal ada 10 penyakit di masyarakat Indonesia yang memakan biaya tinggi sekali, salah satunya Operasi Katarak yang telah memakai dana 10 triyulnan.

Sementara untuk jaminan bayi sehat dan Fisioterapi juga menelan biaya yang besar sekali. Penjaminan bayi sehat telah memakai dana 1.17 Trilyun dan Fisioterapi 965 Miliar, belum lagi penyakit-penyakit lain yang tingkat penderitanya di Indonesia sangat tinggi, seperti Diabetes, Jantung. Maka untuk kebijakan penggunaan dana BPJS Kesehatan pada Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018, tentang sustainibilitas program JKN-KIS, ditetapkan BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

Kebijakan Efisiensi BPJS Kesehatan

Jadi BPJS Kesehatan tidak menurunkan standar pelayanan seperti yang dikawatirkan masyarakat pengguna JKN-KIS. Yang terjadi adalah BPJS Kesehatan saat ini membuat standarnya dengan mengatur biaya katarak, persalinan, dan fisioterapi agar lebih efektif dan efisien sehingga seimbang dengan kemampuan finasial BPJS Kesehatan. Terlebih  mengingat banyaknya masyarakat peserta JKN-KIS yang putus di tengah jalan atau tidak membayar iuran bulan setelah menerima jaminan.

Efisiensi tersebut adalah:

1. Biaya Persalinan

Jika bayi baru lahir sehat maka hanya biaya persalinan ibu yang ditanggung, tetapi peserta JKN-KIS tidak perlu cemas karena jika bayi dalam kondisi tertentu atau berbahaya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

2. Operasi Katarak

PERDAMI (Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia) menyatakan bahwa hanya kasus katarak dengan visus penglihatan 6/18 yang butuh dioperasi. Sementara kasus katarak ringan belum membutuhkan penanganan operasi, atas pernyataan inilah BPJS Kesehatan membuat keputusan hanya kasus yang benar-benar harus operasi, baru bisa dioperasi. Bukan BPJS Kesehatan tidak menjamin lagi pengobatan katarak seperti yang beredar di masyarakat.

3. Fisioterapi (Rehabilitas Medik)

Untuk penjaminan fisioterapi pihak BPJS Kesehatan hanya mengurangi jatah fisioterapi menjadi maksimal 8 kali dalam sebulan dan diprioritaskan dengan kondisi peserta yang memang sangat membutuhkan. Tentu saja hal ini dibutuhkan kerjasama fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Jika lebih dari 8 kali, berarti pembiayaan selanjutnya ditanggung pribadi.

Bagaimana pun dana BPJS Kesehatan yang berasal dari pembiayaan APBN dan Iuran Masyarakat ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, yakni seefisien mungkin. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dana BPJS Kesehatan tanpa terkontrol atau tidak efisien sehingga mengancam defisit, seperti misalnya ada Rumah Sakit yang menjual obat mahal, sementara masih bisa menggunakan alternatif obat lain yang lebih murah dengan manfaat kurang lebih sama. Hal ini disampaikan oleh Agus Pambagio dengan tegas.

Pasien peserta JKN-KIS tentu saja jangan merasa kawatir dan berpikir penanganan atau pengobatan medis atas penyakitnya jadi menurun atau lebih buruk karena efisiensi tersebut. Karena semua sudah dikonsultasikan dengan Dewan Pertimbangan Medik, bukan sekedar keputusan hanya berdasarkan agar menghemat keuangan BPJS Kesehatan.