Dukung BPK RI Kawal Harta Negara

Sumber gambar: kaskus

Andai Korupsi Tidak Ada

Rasanya kalau ditanya tentang korupsi yang terjadi di Indonesia akan panjang jawabannya, menyerupai dongeng hikayat yang tiada habisnya. Dari pemerintahan dulu dan kini korupsi adalah momok yang menjadi borok negera dan susah usai. Mungkin jika korupsi tidak ada dalam tubuh Indonesia, negara ini sudah gemah rimpah yang sesungguhnya. Tidak sekedar kalimat yang disuarakan tinggal kenangan.

Tidak korupsi perorangan saja yang meruyak ada dimana-mana, namun juga korupsi dalam sebuah instansi pemerintahan maupun swasta. Bahkan yang baru-baru menggegerkan rakyat Indonesia terlibatnya korupsi besar seorang tokoh negara, Wakil Rakyat yang seharusnya menjalankan amanah, justru menenggelamkan amanah tersebut.

Siapa yang tidak kenal Setya Novanto Ketua DPR yang kemudian masuk ke jurang korupsi hingga merugikan negara yang diperkirakan sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011 hingga 2013. Kalian bisa bayangkan seandainya Rp2,3 triliun diberdayakan untuk rakyat Indonesia atau untuk pembangunan Indonesia? Mungkin, mungkin bisa membangun sekolah-sekolah di perdesaan yang terbengkalai pembangunannya, minim fasilitasnya.

Sangat mungkin juga bisa membantu atau mengentaskan kekurangan gizi anak-anak Indonesia yang banyak terjadi di masyarakat, hingga pada tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke -108 di dunia dengan kasus gizi buruk terbanyak. Lahirnya anak-anak gizi buruk ini membuat negara bisa kehilangan anak-anak bangsa yang diharapkan bisa meneruskan kemajuan.

Karena efek kurang gizi yang melahirkan anak-anak stunting atau gizi kronis yang memiliki tubuh lebih kecil dari usainya, membuat anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk berprestasi karena pertumbuhan otaknya tidak stabil. Akan jadi apa sebuah negara jika memiliki anak-anak bangsa yang tidak bertumbuh dengan baik?

Atau bisa saja Rp2.3 triliun digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak bangsa ke jenjang yang lebih tinggi hingga meneruskan ke luar negeri, bisa membuat anak-anak yang berhenti sekolah karena kendala biaya bisa sekolah kembali, bisa membuat anak-anak berprestasi sekolah di sekolah yang menunjang prestasinya dengan baik. Sehingga akan lahir anak-anak bangsa yang maju sesuai impian bangsa ini.

Rp 2,3 triliun jika digunakan untuk rakyat Indonesia akan banyak kesejahteraan yang tercipta.

Wabah Korupsi Hancurkan Negara

Namun nyatanya harta korupsi yang jumlahnya luar biasa banyak tertelan sia-sia dalam perut manusia rakus. Wabah korupsi menyerang tubuh negara bagai rayap memakan sebuah bangunan besar, hingga perlahan bisa ambruk jika terus didiamkan. Meski melakukan korupsi akan dikenai pasal 3 atau pasal 2 ayat 91) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juctio Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Dimana sebagai pelaku korupsi Setya Novanto juga dikenakan pasal tersebut, tapi apa yang terjadi?

Korupsi tetap menjadi wabah di Indonesia sehingga dalam data Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilancir Transparency International, Indonesia berada di peringkat ke -90 dari 176 negara (sumber: eksbis.sindonews.com). Ini memprihatikan sekali, bahkan bisa dikatakan salah satu yang menjadi kendala majunya Indonesia karena adanya wabah korupsi.

Lantas sebagai bagian dari bangsa Indonesia apa yang  harus kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini?

BPK RI sebagai lembaga satu-satunya di Indonesia yang bisa memeriksa keuangan negara

Siapa yang belum tahu BPK ? Atau mungkin justru sangat tahu apa itu BPK?

Jika KPK  atau Komisi Pemberantas Korupsi adalah badan yang bergerak melakukan tindakan bila ada yang melakukan korupsi dengan cara melalui beberapa pemeriksaan sampai objek yang diperiksa dinyatakan sebagai tersangka atau terbukti pelaku korupsi atau justru sebaliknya. Maka BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki  tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan UU 1945.

Sehingga BPK RI adalah satu-satunya lembaga legal yang memiliki hak dan kewajiban memeriksa atau mengontrol semua keuangan milik negara yang dikelola instansi maupun perorangan. BPK RI yang mengawal harta negara dengan harapan harta tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan, tidak dikorupsi dan Indonesia menjadi pemerintahan yang baik (good governance).

Profil BPK RI

Secara garis besar tugas-tugas BPK RI adalah:

1. Sesuai Undang-Undang No 15 tentang peran BPK RI berhak melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dikelola oleh pengelola keuangan negara, membuat laporan hasil pemeriksaan tersebut dan menyerahkannya kepada DPR, DPD, DPRD, dan Presiden, Gubenur/Walikota untuk ditindak lanjuti, menilai dan menetapkan kerugian negara serta menjadi saksi ahli dalam peradilan.

2. Sesuai Undang-Undang No 15 tahun 2006 Peran BPK RI menciptakan pemerintahan yang baik  adalah BPK RI sebagai lembaga pemeriksaan yang bebas dan mandiri yang melakukan pemeriksaan dengan prinsip pertanggungjawaban, transfaran, akutanbilitas, dan profesional dalam membongkar pratik-pratik KKN dan mengawal harta negara. (sumber: ejournal.unsrat.ac.id)

Prestasi BPK RI dalam mendorong akuntabilitas keuangan negara

Tugas negara yang diembankan kepada BPK RI salah satunya telah berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp13,7 triliun pada semester satu tahun 2017 dengan menyerahkan aset tersebut ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.

Laporan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ketua BPK, Moermajadi Soerja, sama dengan laporan yang diberikan kepada DPR. Nantinya oleh Joko Widodo akan diteruskan ke masing-masing Kementerian dan Lembaga. 

Ketua BPK, Moermajadi Soerja

"Ke depan masalah laporan keuangan pemerintah pusat harus masuk dalam pemeriksaan bersama. Ada komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan," kata Moemarhadi dalam acara Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan 1 tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta.

Dan, atas kerja BPK RI kawal harta negara pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2017 yang digelar tanggal 11-12 Desember di Jakarta atas prestasi BPK RI membangun unit kerja pelayanan percontohan secara sistematis menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan Refosrmasi Birokrasi, Asman Abnur, yang diterima secara langsung oleh Moemarhadi.

Namun apakah wabah koruptor di Indonesia cukup hanya diawasi oleh BPK RI dan jajaran lainnya?

Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara

Pertanyaan : Namun apakah wabah koruptor di Indonesia cukup hanya diawasi oleh BPK RI dan jajaran lainnya?

Jawabannya adalah TIDAK! Tetap dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara sehingga terwujud kerjasama yang baik antara BPK RI dan rakyat Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera tanpa korupsi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undnag No 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tidak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantas tidak pidana korupsi.

Tentu saja ini merupakan PR yan berat bagi semua pihak. Nah, apa saja kiranya peran kita sebagai  rakyat Indonesia dalam ikut serta mengawal harta negara?

Beberapa diantaranya peran kita dalam mengawal harta negara:

• Di tempat kerja hindari atau jauhi tindakan korupsi maupun mendukung tidakan tersebut (mendukung dalam arti diam saja ketika melihat korupsi di depan mata).
• Jika melanggar lalulintas dan aparat meminta uang sogokan untuk masuk ke kantong sendiri, bukan sesuai Undang-Undang tentang Lalu Lintas dikenakan sanksi denda atau tilang dari Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta, jangan tergiur. Tapi jalani sesuai sanksi karena memang posisi salah telah melanggar lalulintas.
• Menghindari/melapor pungutan liar yang terjadi di instansi pemerintah meski pungutan itu mempermudah birokrasi.
• Bila melihat indikasi penyalahgunaan dana di instansi pemerintah atau pun aparat pemerintah segera bertindak dengan melaporkan ke ke web site BPK, yaitu di laman Pengaduan Masyarakat. 

Sekecil apa pun harta negara yang Anda selamatkan, Anda sudah menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang mengawal harta negara.